Introduction

 

 

  • Latar Belakang

Kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, Pemerintah mengembangkan pelayaran sebagai salah satu sarana pengangkutan yang dijadikan andalan untuk meningkatkan kesatuan, persatuan dan ekonomi negara.

Dalam perkembangannya frekuensi pelayaran nasional meningkat cukup signifikan. Namun seiring dengan perkembangannya, tingkat kecelakaan dan insiden kapal yang terjadi di perairan Indonesia pun meningkat.

Untuk menindak lanjuti dan/atau mencegah kecelakaan dan insiden tersebut, Pemerintah telah menetapkan hal tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Mengingat penting dan strategisnya jasa angkutan laut, perlu diselenggarakan tindakan pencegahan dan penanganan kecelakaan kapal. Tujuan utama investigasi dan penelitian kecelakaan dan insiden kapal tersebut adalah agar kecelakaan atau insiden tersebut tidak terulang dengan faktor penyebab yang sama dikemudian hari serta segera membuat rekomendasi keselamatan transportasi laut tanpa bermaksud untuk mencari kesalahan atau pertanggungjawaban perorangan atau lembaga.

 

 

 

  • Kategori Investigasi

Investigasi dan Penelitian kecelakaan laut adalah: 

1)           KNKT berwenang melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan kapal niaga yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia (termasuk kapal berbendera asing) dan kapal berbendera Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah perairan Indonesia.

 

2)           KNKT melaksanakan investigasi dan penelitian terhadap kejadian yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal termasuk kapal berbendera asing yang terjadi di dalama wilayah perairan Indonesia.

 

3)           KNKT dapat melaksanakan investigasi dan penelitian terhadap kecelakaan kapal berbendera asing yang berada di luar wilayah perairan Indonesia atas permintaan Negara Bendera (Flag State) yang bersangkutan.

 

 

 

  • Tim Investigasi

1.     Dalam pelaksanaan investigasi dan penelitian kecelakaan kapal Ketua KNKT membentuk tim investigasi dan penelitian yang terdiri dari Ketua Tim Investigasi (IIC) dan anggota. 

2.     Tim investigasi terdiri dari tenaga-tenaga profesional dengan pengalaman yang “cukup”, berlatar belakang nautika (nautical), permesinan kapal (marine engineer), teknik perkapalan (naval architect) dan bidang lainnya sesuai kebutuhan, antara lain: human factors specialist, dan sebagainya dengan memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang peraturan peraturan Nasional dan Internasional tentang keselamatan kapal dan pencemaran laut serta memperoleh pelatihan formal dalam marine casualty investigation. 

3.  Ketua KNKT dapat meminta tenaga ahli dari berbagai institusi lain yang relevan sesuai kebutuhan dan tergantung dari keadaan, jenis dan tingkat kecelakaan kapal.

 

 

 

  • Sumber Daya Investigasi  
     

  1. Lokasi kecelakaan merupakan lingkungan kerja KNKT. Pada kondisi tertentu lokasi kecelakaan dapat memunculkan potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan investigator. Sub-komite PKT Laut dalam setiap pelaksanaan kegiatan investigasinya selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan investigatornya. Untuk itu saat ini tim investigasi telah dilengkapi dengan personal protective equipment (PPE) yang memenuhi standar keselamatan kerja di kapal.

     

  2. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan investigasi dan penelitian berikut pengumpulan data-data terkait, Investigator Sub-komite PKT Laut juga telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan:
     
  • Komunikasi: Radio HT double band, HP Satelite, Radio Marine, Digital voice recorder, Teropong

     

  • Penelitian: GPS Map + Echosounder, Peta laut kertas berikut perlengkapannya (kaca pembesar, Jangka, penggaris), Buku Perlengkapan Nautika, Laptop, Kamera Digital SLR, Senter waterproof, Gas Detector.

 

 

 

  • Landasan Hukum

     Pelaksanaan investigasi dan penelitian oleh KNKT, didasarkan pada :

1.   Dasar Hukum Internasional

a.     UNCLOS Article 94.  Duties of the Flag State; Disahkan dengan Undang-undang No.17/1985

b.     IMO Resolution A.849 (20).  Code for the Investigation of Marine Casualties;

c.     SOLAS Chapter 1, Regulation 21;

2.   Dasar Hukum Nasional

a.     Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Bagian Keempat Investigasi Kecelakaan Kapal

             i.      Pasal 256 berikut penjelasannya

                 ii.      Pasal 257

b.     Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1999, Pasal 2 UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982;

c.     UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

d.     PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

e.     PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;

f.     PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

g.     PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;

h.     PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;

i.      PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

j.     Keppres Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

k.     KM No. 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT

 

 

 

  • Alur Kerja Investigasi

 

 


 



TOP